The Indonesian government’s intent to develop the smelting industry is clear: it has recently rebooted its efforts to facilitate and encourage investments in smelting facilities and the industry by simplifying permit applications and reducing the terms and conditions for building smelters.
However, in some cases, these business-friendly investment moves are contrary to newer tax policies and processes.
The move to a full-cycle domestic processing industry of mined minerals is complex and continues to be a balancing act for the government of Indonesia from a short- to long-term desired outcome and regulatory perspective. This is likely to continue until the journey has been realized.
Smelting Infrastructure
In addition to government support of the business climate, a strong and developed infrastructure with low-cost power will aid in providing a robust business case that can demonstrate (in addition to the needed product supply and offtake) a bankable investment that is ready to move out of the exploratory phase and into the development phase in order to accelerate derived returns from smelter investments.
Availability and cost of power is the key infrastructure need for smelting. At a third of the cost to refine metal, energy is typically the single largest operational cost component of any smelting operation. The actual cost varies, depending on the metal, types of furnaces, process being used and energy source, and ranges between 15 percent to 60 percent of total smelting costs.
In view of the costs, coupled with a national power grid that in many locations is either high cost, unavailable in the needed capacity and unstable in supply, smelters and miners are considering building their own power plants as part of their business cases. This will stabilize and better control the cost as well as guarantee crucial supply, making the overall business case bankable.
Biaya dan ketersediaan listrik: Kunci utama dalam pembangunan industri smelter di Indonesia
Keinginan pemerintah Indonesia untuk membangun industri smelter sangat jelas: baru-baru ini pemerintah menghidupkan kembali usaha untuk memfasilitasi dan mendorong investasi di fasilitas smelting dan industri terkait dengan mempermudah aplikasi perijinan serta mengurangi persyaratan dan ketentuan untuk membangun smelter.
Akan tetapi, dalam beberapa kasus, langkah investasi bisnis yang ramah ini bersebrangan dengan kebijakan dan proses perpajakan yang baru.
Upaya untuk membangun industri pengolahan tambang mineral secara menyeluruh di dalam negeri merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pemerintah Indonesia untuk terus menyeimbangkan antara hasil yang di inginkan dalam jangka pendek hingga jangka panjang dan perspektif regulasi. Hal ini sepertinya akan terus berlanjut sampai upaya membangun industry smelter telah terwujud.
Selain dukungan pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha, infrastruktur yang memadai dan dikembangkan dengan biaya listrik yang rendah akan membantu menciptakan kondisi usaha yang sehat (selain dari pasokan produk dan penawaran yang dibutuhkan), yang dapat menciptakan iklim investasi yang menguntungkan sehingga siap untuk beralih dari fase eksplorasi memasuki fase pengembangan untuk mempercepat perolehan hasil dari investasi industri smelter.
Ketersediaan dan biaya listrik merupakan infrastruktur penting bagi smelter. Sepertiga dari biaya pengolahan logam, energi listrik biasanya merupakan komponen biaya operasional terbesar tunggal dalam pengoperasian smelter. Biaya aktual akan bervariasi, berkisar antara 15 hingga 60 persen dari biaya total pengoperasian smelter, tergantung pada jenis logam, tipe tungku pembakaran, proses yang digunakan dan sumber energi listrik.
Ditinjau dari segi biaya, ditambah dengan jaringan listrik nasional di banyak lokasi yang berbiaya tinggi, memiliki kapasitas terbatas serta pasokan yang tidak stabil, banyak operator smelter dan pertambangan mempertimbangkan untuk membangun pembangkit listrik sendiri sebagai bagian dari bisnis mereka. Hal ini tentunya akan dapat menstabilkan dan mengendalikan biaya dengan lebih baik sekaligus menjamin ketersediaan pasokan, yang menjadikan keseluruhan usaha lebih menguntungkan.
